Social Items



Pada bulan November 2014 yang lalu, Pemerintah resmi menaikkan harga BBM. Kenaikan harga BBM semakin menyengsarakan rakyat kecil dan kaum rpekerja. Alasan pemerintah konsumsi BBM merupakan sektor konsumtif sehingga anggaran terjepit, uang subsidi lebih baik dialihkan ke sektor produktif. Namun alasan tersebut tidak masuk akal. Karena BBM bukanlah satu-satunya cost belanja di APBN, karena masih ada cost belanja yang lebih boros dan tidak produktif tapi tidak di singgung oleh pemerintah, Yaitu: Cost belanja aparatur Negara dan pembayaran utang luar Negeri yang sangat membebani APBN.

Kenaikan harga BBM hanyalah kedok pemerintah untuk mendorong Liberalisasi di sektor hilir. Untuk di ketahui subsidi BBM mengganggu mekanisme pasar penjualan BBM. sehingga korporasi SPBU asing sulit berkompetisi didalam Negeri. Jika harga BBM dinaikan sesuai dengan harga pasar, SPBU asing akan berlomba-lomba untuk masuk kedalam negeri. Bahkan hingga saat ini, 40 perusahaan asing sudah memegang izin prinsip pendirian SPBU.

Kekayaan sumber daya alam yang meliputi tambang migas dan mineral Indonesia, seharusnya dapat memenuhi semua kebutuhan kesehatan gratis, pendidikan gratis, menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat serta mensejahterakan kehidupan kaum pekerja dengan upah yang layak. Nasionalisasi pertambangan asing agar rakyat Indonesia berdaulat, cerdas dan sejahtera sesuai dengan cita-cita para pendiri Bangsa. Solusinya adalah dengan merebut kembali hak rakyat Indonesia atas aset-aset berharga di negeri ini sebagaimana yang terkandung dalam konstitusi Bangsa Indonesia Pasal 33 UUD 1945.

Era Pemerintahan Jokowi-JK ditengah berbagai macam persoalan yang masih mendera Rakyat Indonesia, salah satunya di sektor Buruh, sistem Pengupahan yang ada sekarang masih buruk. KHL yang menjadi basis dari upah minimum yang diatur oleh Permenaker No. 13 Tahun 2012 masih jauh dari layak

Pemerintahan Jokowi-JK berusaha mengkompensasikan kenaikan harga BBM dengan berbagai macam "kartu saktinya" tapi, Hak rakyat atas BBM murah tidak bisa ditukar-tukar seperti itu. Baik hak atas BBM murah, hak atas kesehatan, pendidikan gratis serta hak-hak rakyat lainnya, semuanya harus di penuhi oleh negara (Pemerintah). Lagipula, KIS bukan solid atas problem kesehatan rakyat miskin dan pekerja. KIS hanyalah "merek baru" dari SJSN/BPJS yang sejatinya merupakan bisnis Asuransi berkedok pelayanan kesehatan. Rakyat seharusnya berhak atas jaminan sosial tanpa iuran.

Dengan situasi tersebut diatas, maka muncullah perlawanan-perlawanan dari berbagai unsur organisasi massa tehadap kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK yang tidak pro kepada Rakyat dan kaum pekerja.

UNTUK ITU, KAMI DARI ALIANSI MASYARAKAT ANTI LIBERALISASI (AMAL) MENGAJUKAN TUNTUTAN, ANTARA LAIN :
  1. Turunkan Harga BBM, karena dampak dari kenaikan tersebut mengakibatkan harga sembako dan kebutuhan lainnya ikut naik sehingga semakin memberatkan rakyat menengah kebawah.
  2. Nasionalisasi Aset-aset strategis negara, Perusahaan asing, Tambang Migas dan Lainnya.
  3. Revisi UMK/UMP,diseluruh Indonesia dan Wujudkan Upah layak.
  4. Tolak BPJS, Wujudkan jaminan sosialis (kesehatan dan pendidikan) tanpa iuran bagi seluruh rakyat miskin Indonesia.
  5. Berlakukan Pajak Progresif yang ketat kepada perusahaan asing guna menambah pendapatan negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
  6. Hentikan Represifitas aparat.
  • SBSI 1992
  • KSN
  • FSPOI
  • RTMM SPSI
  • FNPBI
  • SRMI
  • TKLN SPSI
  • DKR
  • BIMA
  • LMND
  • SEMAR UI
  • FORMASI IISIP


Unjuk Rasa Aliansi Masyarakat Anti Liberalisasi



Pada bulan November 2014 yang lalu, Pemerintah resmi menaikkan harga BBM. Kenaikan harga BBM semakin menyengsarakan rakyat kecil dan kaum rpekerja. Alasan pemerintah konsumsi BBM merupakan sektor konsumtif sehingga anggaran terjepit, uang subsidi lebih baik dialihkan ke sektor produktif. Namun alasan tersebut tidak masuk akal. Karena BBM bukanlah satu-satunya cost belanja di APBN, karena masih ada cost belanja yang lebih boros dan tidak produktif tapi tidak di singgung oleh pemerintah, Yaitu: Cost belanja aparatur Negara dan pembayaran utang luar Negeri yang sangat membebani APBN.

Kenaikan harga BBM hanyalah kedok pemerintah untuk mendorong Liberalisasi di sektor hilir. Untuk di ketahui subsidi BBM mengganggu mekanisme pasar penjualan BBM. sehingga korporasi SPBU asing sulit berkompetisi didalam Negeri. Jika harga BBM dinaikan sesuai dengan harga pasar, SPBU asing akan berlomba-lomba untuk masuk kedalam negeri. Bahkan hingga saat ini, 40 perusahaan asing sudah memegang izin prinsip pendirian SPBU.

Kekayaan sumber daya alam yang meliputi tambang migas dan mineral Indonesia, seharusnya dapat memenuhi semua kebutuhan kesehatan gratis, pendidikan gratis, menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat serta mensejahterakan kehidupan kaum pekerja dengan upah yang layak. Nasionalisasi pertambangan asing agar rakyat Indonesia berdaulat, cerdas dan sejahtera sesuai dengan cita-cita para pendiri Bangsa. Solusinya adalah dengan merebut kembali hak rakyat Indonesia atas aset-aset berharga di negeri ini sebagaimana yang terkandung dalam konstitusi Bangsa Indonesia Pasal 33 UUD 1945.

Era Pemerintahan Jokowi-JK ditengah berbagai macam persoalan yang masih mendera Rakyat Indonesia, salah satunya di sektor Buruh, sistem Pengupahan yang ada sekarang masih buruk. KHL yang menjadi basis dari upah minimum yang diatur oleh Permenaker No. 13 Tahun 2012 masih jauh dari layak

Pemerintahan Jokowi-JK berusaha mengkompensasikan kenaikan harga BBM dengan berbagai macam "kartu saktinya" tapi, Hak rakyat atas BBM murah tidak bisa ditukar-tukar seperti itu. Baik hak atas BBM murah, hak atas kesehatan, pendidikan gratis serta hak-hak rakyat lainnya, semuanya harus di penuhi oleh negara (Pemerintah). Lagipula, KIS bukan solid atas problem kesehatan rakyat miskin dan pekerja. KIS hanyalah "merek baru" dari SJSN/BPJS yang sejatinya merupakan bisnis Asuransi berkedok pelayanan kesehatan. Rakyat seharusnya berhak atas jaminan sosial tanpa iuran.

Dengan situasi tersebut diatas, maka muncullah perlawanan-perlawanan dari berbagai unsur organisasi massa tehadap kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK yang tidak pro kepada Rakyat dan kaum pekerja.

UNTUK ITU, KAMI DARI ALIANSI MASYARAKAT ANTI LIBERALISASI (AMAL) MENGAJUKAN TUNTUTAN, ANTARA LAIN :
  1. Turunkan Harga BBM, karena dampak dari kenaikan tersebut mengakibatkan harga sembako dan kebutuhan lainnya ikut naik sehingga semakin memberatkan rakyat menengah kebawah.
  2. Nasionalisasi Aset-aset strategis negara, Perusahaan asing, Tambang Migas dan Lainnya.
  3. Revisi UMK/UMP,diseluruh Indonesia dan Wujudkan Upah layak.
  4. Tolak BPJS, Wujudkan jaminan sosialis (kesehatan dan pendidikan) tanpa iuran bagi seluruh rakyat miskin Indonesia.
  5. Berlakukan Pajak Progresif yang ketat kepada perusahaan asing guna menambah pendapatan negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
  6. Hentikan Represifitas aparat.
  • SBSI 1992
  • KSN
  • FSPOI
  • RTMM SPSI
  • FNPBI
  • SRMI
  • TKLN SPSI
  • DKR
  • BIMA
  • LMND
  • SEMAR UI
  • FORMASI IISIP