kelemahan uu no 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional




Undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dikenal sebagai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 banyak sekali kelemahannya. RUU SJSN
ketika perumusan sedang berjalan sudah memperkirakan bahwa tidak mudah untuk menyusun Undang-undang ini. Untuk kepentingan ini Pemerintah membuat Tim Penyusunan Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2002 dengan ketuanya Prof DR Yaumil C Agoes Achir, wakil ketua Prof. Erman Rajagukguk SH, LLM, PhD serta sekretarisnya DR, Ir Atifah Thaha MSc. Terlebih lagi tidak semua orang memahami mengenai Sistem Jaminan Sosial dan program-programnya. Semestinya Bapak Djunaedi, Dirut PT (Persero) Jamsostek dan timnya tentunya lebih memahami. Juga diantara Anggota DPR ada Bapak Tjarda Mochtar, mantan Direksi PT Jamsostek mewakili Fraksi Golkar. Ketua Pansus dari DPR adalah seorang dokter yaitu Dokter Surya Chandra dan Surapaty dan wakilnya adalah Bapak Tjarda Mochtar. Dari Tim Pemerintah Prof Dr Yaumil Agoes Achir yang sesudah beliau wafat digantikan oleh Dr Sulastomo. Semuanya dokter. Para Ketua ini tentunya lebih memahami Asuransi Kesehatan kurang memahami Jaminan sosial secara utuh.
Ketika undang-undang ini akan diketok semua tim berdiskusi dengan keras dengan Bapak Tjarda Mochtar dan Bapak Djamal Doa (alm) bahwa RUU ini masih memerlukan waktu untuk dicerna dan didalami. Tetapi ternyata sudah dianggap final karena akan ada penggantian Kepala Negara pada 29 Oktober 2004. Akhirnya RUU ini kehilangan bobot dan tidak berkualitas. Semua tim, Pak Tjarda Mochtar, dan Pak Djamal Doa menyadari hal itu ketika berdiskusi bertiga di satu meja makan di Hotel Century, Senayan. Itulah yang terjadi Akibatnya sudah dapat diduga banyak kelemahan dan undang-undang ini menjadi cacat. Tetapi sayang mantan Ketua Pansus DPR yang sekarang menjadi Wakil Ketua Pansus BPJS DPR tidak pernah memberikan pernyataan mengenai hal itu. Ketua Tim SJSN dari Pemerintah pun sama. Juga Ketua DJSN, DR Chazali H Situmorang Apt, M.Sc.PH dan dalam makalahnya yang berjudul Reformasi Jaminan Kesehatan dan Jaminan Hari Tua di Indonesia yang diselenggarakan pada 26 Juli 2011 di Hotel Nikko, juga tidak menyatakan bahwa UU SJSN itu ada kelemahannya. Makalah ini disampaikan oleh anggota DJSN DR. Fachmi Idris.
Faisal Basri dalam Metro TV dan TV pernah meneriakkan pentingnya kejujuran : â €œsaatnya kejujuran yang memimpin bangsa ini†memang sangat benar dan tepat pada sekarang ini. Dalam riwayat Rasulullah SAW sebelum menerima risalah Islam dikenal sebagai Al Amin artinya pribadi yang jujur. Kejujuran adalah salah satu fitrah dasar manusia sebagaimana yang disinggung oleh Prof Quraish Shihab dalam episode Tafsir Al Mishbah yang ditayangkan di Metro TV selama bulan Ramadhan 1432 H, menyampaikan surat Al A’raf 172-174: “Dan ingatlah ketika Tuhanmu menjadikan keturunan Bani Adam dari tulang punggung mereka dan Allah mengambil kesaksian: â €˜Bukankah Aku Tuhanmu?’. Mereka menjawab, ‘ Betul, kami menjadi saksi’, ‘yang demikian supaya kamu tidak mengatakan di hari kiamat : Sesungguhnya kami orang-orang yang lalai tentang ini’; atau agar kamu tidak mengatakan : Sesungguhnya bapak-bapak kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini hanyalah anak-anak keturunan yang (datang) sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang yang sesat itu?; Dan demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu dan supaya mereka kembaliâ€.
Jadi “kejujuran adalah landasan dari seseorang untuk beragamaâ€. Orang yang tidak jujur berarti dia tidak beragama. Seorang muslim yang tidak jujur berarti dia tidak beriman. Selain fitrah kejujuran ada fitrah-fitrah dan lainnya, tetapi yang terpenting adalah keadilan dan kebenaran.
Inilah persoalan terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang meyakini Pancasila dengan sila Ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dan mayoritas warga bangsanya kini beragama Islam (dulu Animisme, Budha dan Hindu) dan saat ini hidup dalam jaman Reformasi. Sehingga ada pakar yang menyatakan bahwa Indonesia mengarah menjadi negara gagal. Gagal karena tidak berhasil mempertahankan fitrah dasar yaitu kejujuran, keadilan dan kebenaran dari pejabat negara dan penyelenggara negaranya baik yang di legislatif, yudikatif maupun eksekutif, baik umara maupun ulamanya. Keadaan ini jangan disalahkan kepada yang memerintah saat ini saja tetapi sudah berlangsung lama sejak rejim Suharto. Ini kesalahan jamaah dari golongan atas, menengah dan bawah. Jadi jangan saling menyalahkan. Kesadaran dan mawas diri lahir dan bathin harus dilakukan.
Dalam penyusunan undang-undang di negeri ini senantiasa terburu-buru dan prosesnya tidak matang sehingga berdampak pada outputnya. Undang-undang ini dengan adanya perobahan input memerlukan telaahan akademis yang baru namun itu semua diabaikan karena ingin buru-buru dilahirkan. Seperti bayi ya lahir â €œkluronâ€. Presiden Megawati Sukarno Puteri di Istana Negara pada 10 Nopember 2003, beliau tidak memberikan target kapan selesai dan tidak ada instruksi ke 4 BUMN dimerger. Jadi soal merger itu dari siapa?
Dalam Diskusi Publik yang diadakan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Jaminan Sosial (AMPJS) dengan ketuanya Syaâ €™roni pada hari  Kamis 11 Agustus 2011 siang di Café Galeri, Taman Ismail Marzuki yang juga dihadiri oleh Bapak Ferdiansyah Ketua Panja RUU BPJS, DPR RI, Bapak Prof DR Djoko Sungkono dosen Universitas Pancasila yang anggota DJSN dan Bapak Syahganda Nainggolan Direktur Eksekutif SMC, serta Bapak Syukur Sarto, Komisaris PT Jamsostek yang Ketua Umum KSPSI. Bapak Ferdiansyah mendapatkan giliran pertama menyampaikan makalahnya , selanjutnya diteruskan Bapak Syukur Sarto dengan antara lain menyebutkan beberapa kelemahan dari Undang-undang SJSN.
kelemahan dari Undang-Undang No 40 Tahun 2004 dan setelah mendiskusikan dengan KJI memperoleh kesimpulan sebagai berikut :
  1. UU ini tidak mencakup Pilar Zero , yaitu Bantuan Sosial atau Social Assisstance. Sesuai arahan Menko Kesra (waktu itu) Pak Jusuf Kalla dan Pak Lambock Nahattand, bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional seharusnya merupakan harmonisasi semua sistem yang ada di Indonesia. Hal itu karena â€Rumah Sistem Jaminan Sosial Nasional†belum ditemukan bentuknya. UU No.40 Tahun 2004 berlaku hanya untuk sistem yang mengiur, yaitu Pilar I sampai dengan Pilar IV dari Five Pillars -nya Bank Dunia dan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO). Dengan demikian UU ini belum mencakup semua sistem yang selama ini berlaku di Indonesia sehingga perlu dilakukan revisi dan penyempurnaan.
  2. Dalam hal Jaminan Pensiun, UU ini menyatakan:
    “Jaminan Pensiun diselenggarakan berdasarkan Manfaat Pasti.â€
    Jaminan Pensiun dipatok untuk pola Manfaat Pasti. Padahal, dalam sistem pensiun dikenal dua pola perhitungan manfaat pensiun, yaitu: Manfaat Pasti dan Iuran Pasti. Keduanya merupakan pilihan. Dengan manfaat pasti, maka perhitungan pensiun didasarkan atas gaji terakhir. Oleh karena dipilih â€manfaat pastiâ€, dalam praktiknya akan banyak dijumpai persoalan lantaran akan menimbulkan past service liability akibat kekurangan pendanaan dalam setiap terjadinya kenaikan penghasilan peserta.
    kesulitan mencari angka berapa besar iuran Pemerintah yang belum diselesaikan atau past service liability . Lalu berpikir secara logis bahwa Malaysia memiliki pegawai negeri yang jumlahnya kecil tetapi bergaji besar, sedangkan Indonesia PNS-nya berjumlah besar atau banyak tetapi bergaji kecil, maka kira-kira kewajiban Pemerintah yang belum dipenuhi nilainya sama yaitu sekitar Rp 300 trilliun. Lantas dilakukan perhitungan aktuaria secara internal untuk mendapatkan gambaran yang benar yang berdasarkan asumsi tertentu, maka perhitungan aktuaria PT Taspen, dalam catatan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tercantum hasilnya adalah Rp306,32 triliun. Taspen sendiri sudah pernah mengajukan surat penagihan kepada Pemerintah dengan surat No. S-419/Dir/092003 tanggal 1 September 2003. Tetapi sampai tahun 2011 atau 8 tahun sejak surat dilayangkan belum dipenuhi oleh Pemerintah. Sampai kapan?
  3. Definisi Dana Amanah (pasal 4 h) tidak ada.
  4. Dewan Jaminan Sosial Nasional . Dalam pasal 8 ayat 2 Ketua dan Anggota diangkat oleh Presiden, sedangkan Sekretaris DJSN dalam pasal 8 ayat 4 diangkat dan diberhentikan oleh Ketua DJSN. Dewan Jaminan Sosial semestinya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua (kalau dianggap perlu), Sekretaris dan Anggota, semuanya seharusnya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
  5. Ketua DJSN sebagaimana dinyatakan dalam pasal 8 ayat 3 sudah benar berasal dari unsur Pemerintah. Namun karena banyak persoalan yang harus dihadapi dalam SJSN dan BPJS mencakup organisasi, sistem termasuk perhitungan iuran dan manfaat dan lain-lain permasalahan yang bersifat lintas sektoral maka seyogyanya ketuanya adalah mantan Menteri Keuangan.
  6. Dalam pasal 8 ayat 6e terdapat persyaratan bahwa Pimpinan dan Anggota DJSN berumur setinggi-tingginya 60 tahun. Seharusnya Pimpinan dan Anggota DJSN tidak perlu dibatasi umurnya yang diperlukan adalah pengalaman dan kearifannya atau “wisdom†nya. Dalam ketentuan BUMN atau Perusahaan Swasta untuk Dewan Komisarispun tidak ada pembatasan umur.
  7. Pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa BPJS wajib memberikan NIT atau SSN (Social Security Number). Seharusnya tidak semua BPJS mengeluarkan NIT atau SSN cukup hanya satu BPJS saja yang mengeluarkannya yaitu BPJS yang terkait dengan seluruh penduduk yang dalam konsep ini dinamakan BPJS Warganegara atau BP Jamsosnasda.
  8. Pemerintah secara bertahap mendaftarkan bantuan Iuran sebagai peserta kepada BPJS (pasal 14 ayat 1). Pasal ini tidak perlu kalau ada ketentuan tentang BANTUAN SOSIAL.
  9. BPJS hanya mengenal prinsip kebersamaan atau gotong royong melalui iuran bersama peserta dan pemberi kerja (pasal 4 ayat a). BPJS untuk mereka yang tidak mampu iurannya ditanggung pemerintah (pasal 17 ayat 4). Hal ini berakibat akan membengkakkan APBN. Bagi mereka yang tidak termasuk dalam BPJS maka akan memperoleh bantuan sosial yang diberikan gratis tanpa harus mengiur. Bantuan Sosial selama ini telah berjalan khususnya diberikan oleh Departemen Sosial dan Departemen Kesehatan dan Departemen/lembaga yang lain. Hanya sayangnya dalam UU 40 Tahun 2004 tidak ada pasal atau ayat yang menyatakan adanya Bantuan Sosial itu.
  10. Jaminan Sosial memang berbeda dengan Asuransi Sosial. Prinsip Asuransi Sosial  adanya di undang-undang Perasuransian bukan di undang-undang yang menyangkut Jaminan Sosial. Prinsip Jaminan Sosil adalah tabungan wajib dari peserta dan pemberi kerja. Jadi dalam BPJS juga tidak dikenal adanya prinsip asuransi sosial maka pasal-pasal 19 ayat 1, pasal 29 ayat 1, pasal 35 ayat 1, pasal 39 ayat 1, dan pasal 43 ayat 1 perlu disempurnakan.
  11. Kewajiban memberikan kompensasi dari BPJS (Pasal 23 ayat 3). Ini sangat memberatkan BPJS Jaminan Kesehatan. Seharusnya bagi daerah yang belum mempunyai fasilitas kesehatan menjadi tanggung jawab Pemerintah melalui Bantuan Sosial bukan oleh BPJS.
  12. Besarnya pembayaran kepada fasilitas kesehatan tidak hanya ditetapkan BPJS dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan (Pasal 24 ayat 1) tetapi juga harus melibatkan Pemerintah Pusat/Daerah. Hal ini dimaksudkan jangan sampai BPJS menanggung beban yang seharusnya bukan bebannya. Jika terjadi hal yang demikian maka Pemerintah Pusat/Daerah harus memberikan subsidi.
  13. Dari 5 Program Jaminan sosial dalam UU No 40 Tahun 2004 untuk Jaminan kesehatan diatur dalam 10 pasal sedangkan yang lainnya hanya 4 pasal. Ini menandakan bahwa dalam penyusunan UU No 40 Tahun 2004 lebih banyak diatur oleh mereka yang mempunyai keahlian dibidang kesehatan termasuk para dokter.
  14. Pasal 17 ayat (5). Pada tahap pertama, iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayar oleh Pemerintah untuk Program Jaminan Kesehatan. Terkait dengan butir 8 pasal ini seharusnya tidak perlu ada kalau ada kejelasan mengenai Bantuan Sosial.
  15. Pasal 39 ayat(3) : Jaminan Pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti. Hal ini tidak lengkap karena dalam prinsip pensiun dikenal dua perhitungan yaitu manfaat past dan iuran pasti. Dengan ketetapan manfaat pasti akan memberatkan pemberi kerja dan lebih meringankan kerja BPJS dalam operasionalisasinya karena tidak perlu melakukan perhitungan yang rumit seperti kalau menggunakan perhitungan iuran pasti. PT Jamsostek saat ini menggunakan pola iuran pasti dalam perhitungan Jaminan Hari Tuanya.
  16. Program Jaminan Kematian. Pasal 44 . Peserta Jaminan Kematian adalah setiap orang yang telah membayar iuran. Pasal 46 ayat (1). Iuran Jaminan kematian ditanggung oleh pemberi kerja. Prinsip BPJS yang telah ditetapkan dalam UU NO 40 tahun 2001 adalah iuran bersama peserta dan pemberi kerja maka pasal 44 dan pasal 46 ayat 1 perlu di dituliskan kembali dan disempurnakan.
  17. Kepesertaan :
    • Pasal 20 :
      1. Peserta Jaminan Kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar.
      2. Anggota Keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan.
      3. Setiap peserta dapat mengikut sertakan anggota keluarga yang lain yang menjadi tanggungannya dengan penambahan iuran.
    • Pasal 30 : Peserta jaminan kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah membayar iuran.
    • Pasal 36 : Peserta Jaminan Hari Tua adalah peserta yang telah membayar iuran.
    • Pasal 40 : Peserta Jaminan pensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran.
    • Pasal 44 : Peserta Jaminan kematian adalah setiap orang yang telah membayar iuran.
    Kepesertaan dalam setiap program dinyatakan dengan istilah berbeda-beda. Bahkan yang fatal untuk jaminan pensiun hanya untuk pekerja artinya tidak untuk PNS dan TNI/POLRI
  18. Penanggung beban Iuran dari BPJS berbeda.
    1. Program Jaminan Pensiun iurannya ditanggung peserta dan pemberi kerja (Pasal 42 ayat 1).
    2. Program Jaminan Hari Tua iurannya ditanggung pekerja dan pemberi kerja (Pasal 38 ayat 1).
    3. Program Jaminan Kesehatan iurannya ditanggung peserta atau oleh Pemerintah (Pasal 20 ayat 1). Ini akan sangat memberatkan Pemerintah. Seharusnya kalau BPJS iurannya ditanggung bersama oleh peserta dan pemberi kerja. Disini campur aduk antara konsep BPJS dan Bantuan Sosial.
    4. Program Jaminan Kematian iurannya ditanggung pemberi kerja (pasal 46 ayat 1)
    5. Program Jaminan Kecelakaan Kerja iuran ditanggung oleh pemberi kerja (pasal 4 ayat 1).
Semoga Artikel ini memberikan pencerahan bagi semua pihak. Jika sempat membaca UU No 40 Tahun 2004 secara cermat pasti berkesimpulan bahwa memang benar ada banyak kelemahan dalam UU No 40 Tahun 2004 Tentang SJSN dan semoga himbauan dari Bapak Faisal Basri tentang kejujuran dapat diwujudkan bersama bagi semua warga bangsa dan menjadi bahan dalam penyempurnaan bagi Undang-Undang SJSN.
Sumber: http://jamsosnas.com/kelemahan-undang-undang-no-40-tahun-2004-tentang-sistem-jaminan-sosial-nasional.html
Thanks for reading kelemahan uu no 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional I Tags:

Share Article:

Previous
Next Post »