CONTOH DRAF PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) part 3

BAB XI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Pasal 69
UMUM

  1. Komponen Upah sebagai dasar perhitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak terdiri atas :
    • a. Upah Pokok
    • b. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diterima pekerja.
  2. Pemutusan Hubungan Kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja, apabila yang bersangkutan bukan anggota serikat pekerja maka harus disertai surat kuasa.
  3. Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena beberapa alasan sebagai berikut :
    • Pemutusan Hubungan Kerja dalam masa percobaan
    • Pemutusan Hubungan Kerja karena berakhirnya masa Kesepakatan Kerja untuk waktu tertetu
    • Pemutusan Hubungan Kerja atas kehendak pekerja sendiri.
    • Pemutusan Hubungan Kerja karena rasionalisasi.
    • Pemutusan Hubungan Kerja karena usia lanjut/ pensiun.
    • Pemutusan Hubungan Kerja karena sakit atau cacat jasmani / Rohani.
    • Pemutusan Hubungan Kerja karena pekerja meninggal dunia.
    • Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan pekerja.
    • Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan berat
    • Pemutusan Hubungan Kerja karena pelanggaran
    • Pemutusan Hubungan Kerja karena pekerja ditahan pihak yang berwajib.

Pasal 70
PERHITUNGAN UANG PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA, UANG PENGGANTIAN HAK DAN UANG PISAH

  1. Uang Pesangon, ditetapkan Sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003, sebagai berikut :
    • a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan upah
    • b. Masa kerja 1 (satu) tahun / lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan upah
    • c. Masa kerja 2 (dua) tahun / lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan upah
    • d. Masa kerja 3 (tiga) tahun / lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan upah
    • e. Masa kerja 4 (empat) tahun / lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan upah
    • f. Masa kerja 5 (lima) tahun / lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan upah
    • g. Masa kerja kerja 6 ( enam ) tahun/lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan upah
    • h. Masa kerja kerja 7 (tujuh) tahun/lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan upah
    • i. Masa kerja 8 (delapan) tahun/lebih 9 (sembilan) bulan upah
  2. Uang penghargaan masa kerja, sesuai dengan UU no.13 tahun 2003, sebagai berikut :


    • a. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun adalah 2 bulan upah
    • b. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun adalah 3 bulan upah
    • c. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun adalah 4 bulan upah
    • d. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun adalah 5 bulan upah
    • c> e. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun adalah 6 bulan upah
    • f. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun adalah 7 bulan upah
    • g. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun adalah 8 bulan upah
    • h. Masa kerja 24 tahun atau lebih adalah 10 bulan upah
  3. Uang penggantian hak, Sesuai dengan Undang-undang nomor 13/ tahun 2003, ganti rugi lainnya meliputi :
    • a. Ganti rugi untuk cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur
    • b. Ganti rugi untuk istirahat panjang jika di perusahaan bersangkutan berlaku peraturan istirahat panjang dan pekerja belum mengambil istirahat itu menurut perbandingan antara masa kerja pekerja dengan masa kerja yang ditentukan untuk dapat mengambil istirahat.
    • c. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat dimana pekerja diterima bekerja.
    • d. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15 % ( lima belas persen ) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja jika masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja.
    • e. Hal – hal yang ditetapkan oleh Putusan Pengadilan Hubungan Industrial atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Uang Pisah
    PERHITUNGAN UANG PISAHMENGUNDURKAN DIRI
    3 – 6 TAHUN = 2 x upah
    6 – 9 TAHUN = 3 x upah
    9 – 12 TAHUN = 4 x upah
    12 – 15 TAHUN = 5 x upah
    15 – 18 TAHUN = 6 x upah
    18 – 21 TAHUN = 7 x upah
    21 – 24 TAHUN = 8 x upah
    24 TAHUN LEBIH =10 x upah
    MANGKIR
    3 – 6 TAHUN = 1 x upah
    6 – 9 TAHUN = 1,5 x upah
    9 – 12 TAHUN = 2 x upah
    12 – 15 TAHUN = 2,5 x upah
    15 – 18 TAHUN = 3 x upah
    18 – 21 TAHUN = 3,5 x upah
    21 – 24 TAHUN = 4 x upah
    24 TAHUN LEBIH =5 x upah
    KESALAHAN BERAT
    3 – 6 TAHUN = 0,5 x upah
    6 – 9 TAHUN = 1 x upah
    9 – 12 TAHUN = 1,5 x upah
    12 – 15 TAHUN = 2 x upah
    15 – 18 TAHUN = 2,5 x upah
    18 – 21 TAHUN = 3 x upah
    21 – 24 TAHUN = 3,5 x upah
    24 TAHUN LEBIH =4 x upah
    Di dasarkan pada faktor sosial kepada pekerja dan keluarganya.
    Keterangan :
    • a.Mengundurkan diri adalah mengajukan surat pengunduran diri minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum hari Hnya.
    • b.Mangkir adalah tidak masuk kerja 5 (lima) hari atau lebih secara berturut –turut.
    • c.Kesalahan berat adalah kesalahan pekerja yang sudah diatur di UU no.13 tahun 2003 pasal 158 ayat 1 - 4



Pasal 71
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM MASA PERCOBAAN


  1. Pemutusan Hubungan Kerja dalam masa percobaan dapat dilakukan baik atas permintaan pekerja atau perusahaan.
  2. Perusahaan tidak memberikan uang pesangon, uang jasa atau uang ganti rugi lainnya.
Pasal 72
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA BERAKHIRNYA MASA KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU


  1. Pemutusan Hubungan Kerja antara perusahaan dan pekerja untuk waktu tertentu terjadi jika masa Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu telah berakhir.
  2. Perusahaan tidak memberikan uang pesangon, uang jasa atau uang ganti rugi lainnya.
Pasal 73
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ATAS KEHENDAK PEKERJA SENDIRI


  1. Bagi pekerja yang mengundurkan diri dari perusahaan harus mengajukan surat pengunduran diri minimal 30 hari sebelumnya kepada perusahaan. Perusahaan akan memberikan hak-hak pekerja setelah pekerja melaksanakan kewajibannya.
  2. Dalam hal demikian ( ayat 1 tersebut diatas ), perusahaan akan memberikan uang penggantian hak sesuai dengan UU No.13/tahun 2003 dan uang pisah yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.
  3. Bagi pekerja yang mengundurkan diri tidak mengikuti prosedur maka akan mendapatkan 60% uang pisah.
Pasal 74
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA RASIONALISASI


  1. Dalam hal terpaksa dilakukan rasionalisasi yang disebabkan oleh efisiensi, pindah lokasi, ganti pemilik, perusahaan tutup sehingga harus dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja, maka perusahaan akan memberlakukan Undang-undang No.13 tahun 2003.
  2. Tata cara pelaksanaan dan kompensasinya dimusyawarahkan secara Bipartit antara pihak perusahaan dengan serikat pekerja. Besarnya kompensasi sekurang-kurangnya mengacu pada Undang-undang No.13 tahun 2003, uang pesangon dan uang penggantian hak/ganti rugi lainnya.
Pasal 75
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN


  1. Batas usia pensiun bagi pekerja ditetapkan maksimum 55 ( lima puluh lima ) tahun sesuai dengan data yang terdapat di perusahaan.
  2. Pekerja yang telah memiliki masa kerja 25 ( dua puluh lima ) tahun atau lebih berhak untuk mengajukan pensiun sekalipun usia pekerja yang bersangkutan belum mencapai usia 55 ( lima puluh lima ) tahun.
  3. Kepada pekerja tersebut diberikan pesangon 2 X dan uang penghargaan masa kerja 1X serta uang penggantian hak sesuai dengan Undang-undang No.13 tahun 2003.
  4. Atas dasar kebutuhan, perusahaan dapat meminta kepada pekerja yang telah mencapai usia pensiun untuk tetap bekerja dengan status hubungan kerja berdasarkan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dan pengaturannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 02 / tahun 1993.
Pasal 76
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA SAKIT BERKEPANJANGAN CACAT JASMANI DAN ROHANI


  1. Dalam hal pekerja tidak mampu bekerja karena sakit berkepanjangan, kecelakaan kerja dan telah dirawat di Rumah Sakit lebih dari 12 ( dua ) bulan dan jika menurut keterangan dokter menyatakan bahwa, penyakit yang dideritanya tidak dapat disembuhkan dalam waktu 1 ( satu ) tahun, maka perusahaan dapat mengadakan Pemutusan Hubungan Kerja.
  2. Perusahaan memberikan uang pesangon 2X sesuai dengan undang-undang No.13 tahun 2003, uang penghargaan masa kerja 2X dan uang penggantian hak serta , uang pisah sesuai Perjanjian Kerja Bersama ini serta pembayaran upah selama sakit berkepanjangan secara sekaligus dengan hak – hak lainnya pada saat itu.
Pasal 77
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PEKERJA MENINGGAL DUNIA


  1. Dalam hal pekerja meninggal dunia, maka hubungan kerjanya dengan perusahaan putus secara otomatis.
  2. Perusahaan memberikan kepada ahli warisnya uang pesangon 2X sesuai dengan undang-undang no.13 tahun 2003, uang penghargaan masa kerja 1X ,uang penggantian hak dan uang pisah sesuai Perjanjian Kerja Bersama ini.
Pasal 78
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA KESALAHAN PEKERJA


  1. Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan berat yang tata cara pelaksanaannya sesuai dengan Undang –Undang nomor 13 tahun 2003, Pekerja berhak mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah. (pasal 158 UU no.13 tahun 2003)
  2. Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena pelanggaran, setelah melalui proses pada (pasal 77 sanksi-sanksi dalam PKB). Pengusaha wajib memberi uang pesangon 1 X , uang penghargaan masa kerja 1 X dan uang penggantian hak . (pasal 161, UU no.13 tahun 2003)
Pasal 79
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PEKERJA DITAHAN PIHAK YANG BERWAJIB


  1. Pengusaha tidak wajib membayar upah kepada pekerja selama proses tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja untuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hari pertama pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib, ketentuan bantuan sebagai berikut:
    • a.Untuk 1 (satu) orang tanggungan 25 % dari upah
    • b. Untuk 2 (dua) orang tanggungan 35 % dari upah
    • c.Untuk 3 (tiga) orang tanggungan 45 % dari upah
    • d.Untuk 4 (empat) orang tanggungan 50 % dari upah
  2. Apabila sebelum 6 (enam) bulan pekerja tersebut tidak bersalah maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja kembali.
  3. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan dan masih dalam proses perkara pidana dan Pengusaha wajib membayar uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan.
Pasal 80
AKIBAT DARI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA


  1. Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, maka pekerja wajib mengembalikan / membayar segala barang uang yang dipinjamkan oleh perusahaan seperti :
    • a.Alat – alat kerja
    • b.Tanda pengenal
    • c.Buku Perjanjian Kerja Bersama
    • d.Uang pinjaman ( jika ada )
    • e.Alat-alat milik perusahaan
  2. Perusahaan membayar kepada pekerja atau keluarganya mengenai semua kewajiban perusahaan yang telah diatur didalam Perjanjian Kerja Bersama ini paling lambat pada tanggal pembayaran upah bulan berikutnya.
  3. Peruahaan memberikan surat pengalaman kerja dan mengurusi segala klaim Jamsostek.

BAB XII
PENYELESAIAN KELUH KESAH
Pasal 81
TATA CARA PENYELESAIAN KELUH –KESAH PEKERJA


  1. Setiap keluh- kesah pekerja pertama-tama dibicarakan dan diselesaikan dengan atasan secara langsung.
  2. Bila langkah pertama tidak menghasilkan penyelesaian, maka dengan sepengetahuan atasan pekerja yang bersangkutan dapat menyampaikan keluh – kesah ke jenjang yang lebih tinggi.
  3. Bila langkah tersebut pada ayat 2 ( dua ) tidak menghasilkan penyelesaian, maka dengan sepengetahuan atasan pekerja yang bersangkutan dapat menyampaikan keluh – kesah tersebut kepada bagian personalia.
  4. Jika langkah tersebut pada ayat 3 ( tiga ) juga tidak menghasilkan penyelesaian, maka pekerja yang bersangkutan dapat meneruskan /melimpahkannya kepada serikat pekerja.Dalam tingkatan ini, penyelesaian persoalan tersebut dilakukan antara pihak perusahaan dengan serikat pekerja.Jika mencapai kesepakatan penyelesaian masalah, maka harus disusun dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berselisih.
Pasal 82
PENYELESAIAN SECARA BIPARTIT


  1. Dalam hal perselisihan tidak dapat dihindari, maka perusahaan dan pekerja yang bersangkutan atau dengan serikat pekerja wajib memusyawarahkan secara Bipartit untuk mendapatkan kesepakatan penyelesaian mengenai perselisihan tersebut.
  2. Dalam merundingkan penyelesaian mengenai perselisihan terhadap pekerja yang bukan anggota serikat pekerja, serikat pekerja harus mendapat kuasa secara tertulis dari pekerja yang bersangkutan.
Pasal 83
PENYELESAIAN SECARA EKSTERNAL DILUAR PERUSAHAAN


  1. Jika seluruh langkah telah ditempuh tapi penyelesaian secara internal didalam perusahaan belum mencapai kesepakatan, maka salah satu dari kedua belah pihak yakni pihak perusahaan maupun pihak serikat pekerja berhak untuk mengajukan perselisihan ketenagakerjaan tersebut ke jenjang yang lebih tinggi sesuai ketentuan Undang –Undang nomor 02/tahun 2004.
  2. Selama perselisihan masih dalam taraf penyelesaian antara perusahaan dan serikat pekerja yang mewakili pekerja wajib menjaga kegiatan produksi berlangsung lancar dan aman ( kondusif ).

BAB XIII
PERATURAN PERALIHAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 84
KETENTUAN PENUTUP


  1. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku selama 2 ( dua ) tahun, mulai tanggal di sahkannya PKB ini
  2. Perjanjian Kerja Bersama ini baik secara keseluruhan maupun secara sebagian akan batal dengan sendirinya jika hal – hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
  3. Perjanjian Kerja Bersama ini merupakan tanggung jawab perusahaan dan serikat pekerja untuk mensosialisasikannya kepada seluruh pekerja.
  4. Perjanjian Kerja Bersama ini wajib diperbanyak dan diberikan kepada seluruh pekerja. Untuk proses pembuatan dan penggandaan menjadi tanggung jawab Perusahaan.
  5. Peninjauan terhadap Perjanjian Kerja Bersama ini dapat dilaksanakan selambat - lambatnya 6 ( enam ) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama ini.
  6. Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini dapat diselesaikan antara perusahaan dengan serikat pekerja secara musyawarah dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah yang berlaku.
  7. Jika dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini terdapat ketidaksepahaman dalam penafsiran suatu pasal, maka dapat diselesaikan secara musyawarah dan jika tidak tercapai kesepakatan, maka dapat diteruskan ke jenjang berikutnya sesuai ketentuan Undang –Undang nomor 2 / tahun 2004.
Pasal 85
PENUTUP


  1. Dalam rangka melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama ini jika dipandang perlu, maka pimpinan perusahaan dapat menerbitkan peraturan pelaksanaannya dan ditandatangani bersama serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.
  2. Dalam hal perusahaan mengubah namanya dan penggabungan diri dengan perusahaan lain, maka untuk sisa waktu berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini diusahakan bagi perusahaan dan pekerja terhadap siapa saja waktu terjadi perubahan nama atau penggabungan diri berlaku kesepakatan dengan penyesuaian seperlunya.
  3. Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dan disetujui serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 ( tiga ) yang mempunyai bunyi dan kekuatan hukum yang sama.
  4. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku setelah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan pimpinan serikat pekerja serta disaksikan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat.



































PERJANJIAN KERJA BERSAMA
PT. TITRA SANTANA INDAH PRATAMA
Di tandatangani di:TANGERANG
Pada tanggal :

Pihak–pihak yang melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama

Pihak Pengusaha

Pihak Serikat Pekerja





Thanks for reading CONTOH DRAF PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) part 3 I Tags:

Share Article:

Previous
Next Post »