Social Items

Contoh draf Perjanjian Kerja Bersama (PKB) part 2

Pasal 19
PENILAIAN PRESTASI KERJA (PPK)


  1. Perusahaan dapat melakukan Penilaian Prestasi Kerja ( PPK ) secara berkala sekurang-kurangnya 2 ( dua ) kali dalam setahun.

  1. Hasil Penilaian Prestasi Pekerja ( PPK ) dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan :
    • a.Penyesuaian upah kerja
    • b.Promosi jabatan dan golongan
    • c.Pendidikan dan Latihan
    • d.Pengangkatan KaryawanPengangkatan karyawan sepenuhnya menjadi hak perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan.
  2. Perusahaan perlu memberitahukan hasil Penilaian Prestasi Kerja kepada pekerja sebagai tolak ukur agar pekerja dapat meningkatkan prestasi kerja yang dimilikinya.



Pasal 20
PROMOSI JABATAN

  1. Perusahaan dapat mempromosikan pekerja ke jenjang yang lebih tinggi berdasarkan pertimbangan prestasi kerja, masa kerja dan kebutuhan perusahaan.
  2. Untuk mengisi jabatan yang kosong perusahaan akan mengutamakan pekerja yang ada dalam perusahaan sepanjang memenuhi kwalifikasi jabatan yang dimaksud.
  3. Aturan mengenai promosi jabatan diatur pada ketentuan -ketentuan tentang promosi jabatan secara terpisah dan dilampirkan pada Perjanjian Kerja Bersama ini.



Pasal 21
PENEMPATAN DAN MUTASI

  1. Demi kelancaran proses produksi dan kegiatan perusahaan dalam pendayagunaan tenaga kerja, perusahaan dapat menentukan pekerja untuk suatu pekerjaan/jabatan di perusahaan dalam hal - hal sebagai berikut :
    • a.Meningkat atau menurunnya tingkat produksi di bagian /departemen tertentu dan karenanya memerlukan penambahan atau pengurangan pekerja di bagian / departeman tersebut.
    • b.Memberikan kesempatan kepada pekerja agar dapat mengembangkan kemampuan dan karirnya dibagian / departemen pekerja yang bersangkutan. Dalam hal ini pekerja dapat mengajukan permohonan kepada atasannya.
    • c.Pekerja dapat diangkat untuk suatu jabatan yang lebih tinggi pada bagian / departemen tertentu dengan memperhatikan prestasi kerja yang dimilikinya.
    • d.Apabila kondisi pekerja tidak memungkinkan bekerja pada bagian /departemen tertentu sehingga perlu dimutasikan pada bagian atau departemen tertentu yang sesuai dengan kondisi pekerja tersebut.
  2. Mutasi pekerja ke bagian /departemen tertentu bersifat mendidik dan bukanlah merupakan tindakan hukuman dan mengandung unsur SARA yang dapat merugikan pekerja , dalam pelaksanaannya tidak akan mengurangi hak – hak pekerja termasuk hak untuk mendapatkan promosi jabatan dan golongan serta penyesuaian upah seperti yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.
  3. Pelaksanaan mutasi terlebih dahulu dibicarakan dengan pekerja oleh atasannya selambat – lambatnya 1 (satu) minggu sebelumnya, dan di sertai surat penetapan yang di tanda tangani oleh manager personalila.
  4. Mutasi pekerja keluar lingkungan perusahaan dilakukan melalui musyawarah mufakat antara perusahaan dengan pekerja yang bersangkutan dengan tembusan kepada serikat pekerja.



Pasal 22
ROTASI

  1. Demi kelancaran proses produksi dan peningkatan kemampuan (Skill) bagi pekerja , maka perusahaan dapat melakukan rotasi bagi pekerja.
  2. Pelaksanaan rotasi dilakukan oleh manager di departement masing masing dan disertai dengan surat ijin atasan masing-masing yang ditandatangani manager yang bersangkutan.



Pasal 23
TENAGA KERJA ASING

  1. Dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, perusahaan akan memenuhi ketentuan Undang – Undang No. 3 /Tahun 1958,Kep Men No.Kep 20/Men/III/2004 serta UU No.13 tahun 2003.
  2. Tenaga kerja asing yang di pekerjakan di perusahaan harus memahami dan menghormati adat istiadat bangsa Indonesia dan bersikap sopan terhadap pekerja serta melaksanakan Hubungan Industrial.



Pasal 24
PENDIDIKAN DAN LATIHAN KERJA UMUM

  1. Menyadari perlunya peningkatan kemampuan kerja sebagai prasyarat dalam meningkatkan produktivitas, maka perusahaan akan terus melakukan usaha-usaha peningkatan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan pekerja melalui Pendidikan dan Latihan kerja.
  2. Pekerja yang ditugaskan mengikuti training / pelatihan ke luar negeri, segala biaya dan fasilitas yang berhubungan dengan tugas tersebut ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan.



PENDIDIKAN PRAKERJA
Dalam rangka membekali pekerja baru yang akan memasuki dunia kerja di Perusahaan, maka Perusahaan dan Pengurus Serikat Pekerja memberikan pendidikan prakerja yang meliputi :
  1. Pengetahuan umum perusahaan
  2. Isi Perjanjian Kerja Bersama
  3. Perangkat organisasi Serikat Pekerja dan Perusahaan



PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
Perusahaan dan serikat pekerja akan terus melaksanakan usaha-usaha peningkatan produktivitas dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Usaha - usaha yang akan dilaksanakan antara lain :
  • a.Mendorong Pekerja untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjanya.
  • b.Mendorong pekerja untuk terus menemukan ide atau metode kerja baru atau perbaikan di lingkungan tempat kerjanya melalui sarana atau media ( ide perbaikan konsep ) maupun Quality Control Concep.
  • c.Mendorong atasan atau pimpinan dalam semua tingkatan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas kepemimpinannya.


BAB
WAKTU KERJA
Pasal 25
UMUM


  1. Jam kerja perusahaan adalah jam kerja yang dilakukan pekerja pada :
    • a. 40 jam dalam 1 ( satu ) minggu .
    • c.Jadual Security/ satpam atas keputusan Direksi.
  2. Penyimpangan jumlah jam kerja dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Disnaker dan hal ini diberitahukan kepada serikat pekerja.



Pasal 26
HARI KERJA , JAM KERJA DAN KALENDER KERJA

  1. Hari kerja
    • a. Hari kerja dimulai pada hari senin sampai hari jum’at, kecuali pada hari hari tersebut dinyatakan hari libur nasional.
    • b. Hari libur mingguan ditetapkan pada hari sabtu dan minggu
  2. Jam Kerja
    • a. Jam Kerja perusahaan diatur sebagai berikut:
      1. Non Shift
        Senin – jumat : Jam 08.00 wib –jam 16.00 wib
        Istirahat : Jam 12.00 wib –jam 13.00 wib
        Sabtu : jam 08.00 wib - 13.00 wib
      2. Sistem kerja 2 grup 2 shift
        Shift I
        Senin – jumat : Jam 08.00 wib –jam 16.00
        Istirahat : Jam 12.00 wib –jam 13.00 wib
        Sabtu : jam 08.00 wib- jam 13.00 wib
        Shift II
        Senin – jumat : Jam 16.00 wib –jam 24.00 wib


        Istirahat : Jam 200.00 wib –jam 21.00 wib
        Sabtu : jam 13.00- jam18.00 wib
        Adapun jika mengalami perubahan –perubahan di dalam operasionalnya akan diatur secara terpisah yang sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama .
      3. b. Atas Perjanjian Kerja Bersama antara perusahaan dan serikat pekerja, hari dan jam kerja dapat diubah dengan mempertimbangkan kondisi dan kepentingan perusahaan serta pekerja, yang sebelumnya dibicarakan terlebih dahulu kepada serikat pekerja.


  3. Kalender Kerja
    • a.Kalender kerja adalah hari kerja dan hari libur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan pengaturan kalender kerja tersebut akan ditentukan berdasar surat keputusan dari perusahaan.
    • b.Tentang pengaturan hari kerja dan hari libur dalam kalender kerja, perusahaan wajib membicarakan kepada serikat pekerja dengan mempertimbangkan hak dan kepentingan pekerja dan perusahaan.



Pasal 27
DISIPLIN WAKTU KERJA

  1. Pekerja wajib mencatat kehadirannya pada mesin kehadiran (handpunch) yang diletakan pada tempat yang telah ditentukan.
  2. Pencatatan kehadiran dilakukan dua kali dalam satu hari kerja yaitu pada awal kerja dan pada akhir kerja.
  3. Pekerja dilarang mencatat kehadiran dari pekerja lain, pekerja yang dengan sengaja mencatatkan kehadiran pekerja lain di anggap melakukan suatu pelanggaran.
  4. Pekerja wajib hadir di tempat kerja sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang berlaku bagi pekerja tersebut. Ketidakhadiran pekerja selain alasan alasan seperti sakit, cuti, melaksanakan tugas perusahaan atau alasan lain yang telah ditetapkan adalah suatu pelanggaran yang di anggap mangkir.
  5. Pekerja yang karena suatu alasan yang mengharuskan pekerja tersebut meninggalkan tempat kerjanya selama jam kerja, harus mendapatkan ijin dari atasannya dengan memenuhi cara – cara yang di tetapkan oleh perusahaan.
  6. Pekerja yang tidak dapat masuk kerja karena alasan sakit, harus segera memberitahukan keadaannya pada hari pertama pekerja tersebut tidak masuk bekerja dan harus membawa surat keterangan dokter pada hari pertama pekerja bekerja. Apabila pekerja tidak masuk dengan alasan sakit tanpa ada pemberitahuan kepada perusahaan/atasan langsung maka akan dianggap mangkir/alpha.
  7. Pada jam istirahat aktifitas kerja dihentikan sementara waktu dan pekerja diberikan kesempatan untuk beristirahat atau melakukan ibadah keagamaan.
  8. Pada jam istirahat makan, pekerja yang melakukan makan dan minum harus di ruang makan ( kantin ) yang di sediakan. Pekerja tidak di benarkan berada di ruang makan ( kantin ) sebelum jam istirahat makan tiba.
  9. Pekerja yang melakukan istirahat Rolling wajib menggunakan tanda pengenal (ID) yang telah disediakan oleh perusahaan.



Pasal 28
KERJA LEMBUR

  1. Perusahaan dapat meminta pekerja untuk melakukan kerja lembur tanpa adanya paksaan guna kepentingan perusahaan.
  2. Kerja lembur harus ada perintah atau seijin dan sepengetahuan atasannya ( manager departement ) dengan mengetahui jenis pekerjaannya.
  3. Karena suatu alasan tertentu pekerja tidak dapat melakukan kerja lembur, maka pekerja wajib memberitahuka pada saat itu juga kepeda atasannya langsung sehingga pekerja tersebut tidak diikut sertakan dalam kerja lembur.
  4. Kelebihan jam kerja di hitung kerja lembur minimal 0,5 ( setengah jam ).



Pasal 29
PERHITUNGAN UPAH LEMBUR

  1. Perhitungan Upah Lembur diatur dengan berpedoman pada SK No.72/Men/84 tertanggal 31 Maret 1984, adalah sebagai berikut :
    • a.Upah lembur pada hari hari kerja biasa :
      1) Jam pertama : 1,5 x upah / 220
      2) Jam kedua : 2,0 x upah / 220
      3) Jam ketiga : 2.0 x upah / 220
    • b.Upah lembur pada hari libur biasa:
      1) 7 jam pertama : 2,0 x upah / 220
      2) Jam kedelapan : 3.0 x upah / 220
      3) Jam kesembilan : 4,0 x upah / 220
    • c.Upah lembur pada hari libur Nasional :
      1) Jam pertama s.d kelima : 2,0 x upah / 220
      2) Jam keenam : 3,0 x upah / 220
      3) Jam ketujuh dst : 4,0 x upah / 220
    • d.Perusahaan meliburkan pekerja pada hari – hari Raya Keagamaan seperti : Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Paskah, Nyepi, Waisak dan Hari Raya Keagamaan yang ditetapkan oleh pemerintah.
    • e. Libur bersama Hari Raya Idul Fitri untuk jam lembur wajib dibicarakan dengan serikat pekerja.
  2. Komponen upah yang di perhitungkan atau di masukan dalam Perhitungan Upah lembur adalah gaji pokok dan.tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.
  3. Untuk golongan atau jabatan tertentu yang tidak ada perhitungn uang lembur diberi tunjangan lembur sebesar Rp.100.000,- setelah 4 (empat ) jam kerja lembur atau lebih.



BAB VI
HARI LIBUR NASIONAL, CUTI DAN IZIN TIDAK MASUK KERJA DAN PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN BEKERJA

Pasal 30
HARI LIBUR NASIONAL


  1. Hari libur nasional adalah hari libur umum yang ditetapkan oleh pemerintah.
  2. Pada hari libur nasional, pekerja berhak untuk mendapatkan upah, jika karena suatu hal yang mendesak sehingga perusahaan meminta pekerja untuk bekerja pada hari libur nasional, maka hal tersebut di anggap kerja lembur yang Tunjangan Upah Lemburnya di sesuaikan dengan PKB.
  3. Pekerja yang melakukan perjalanan dinas atau kegiatan dalam rangka pendidikan dan latihan mendapat pengecualian dari ayat 2.

Pasal 31
C U T I

  1. Cuti Tahunan
    • a. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja selama 12 ( dua belas ) bulan pada perusahaan terhitung sejak saat dipekerjakan, maka pekerja tersebut berhak atas cuti tahunan selama 12 ( dua belas ) hari kerja dengan upah penuh.
    • b.Jangka waktu pengambilan cuti tahunan berlaku untuk selama 1 (satu) tahun sejak cuti tahunan timbul dan jika masa berlakunya di lampaui, maka hak sisa cuti tahunan tersebut akan diganti berupa uang dengan perhitungan yang berlaku.
    • c. Pengambilan cuti tahunan tersebut dapat dibagi dalam beberapa bagian dan satu bagian di antaranya terdiri dari 6 ( enam ) hari terus menerus yang dilakukan secara masal ( collective ) yang dirangkaikan dengan Hari Raya Idul Fitri.
    • d. Permohonan untuk pengambilan cuti tahunan harus diajukan dan mendapat persetujuan dari atasan yang berwenang, selambat lambatnya 2 ( dua ) hari sebelumnya. Dan pengambilan cuti lebih dari 3 ( tiga ) hari harus di ajukan selambat lambatnya 5 ( lima ) hari sebelumnya, jangka waktu permohonan cuti dapat di kecualikan hanya dalam hal–hal mendesak.
    • e. Pekerja mendapatkan upah penuh selama menjalankan cuti.
  2. Cuti Besar/ istirahat panjang
    • a. Pekerja yang telah bekerja selama 5 (lima) tahun dan kelipatannya berhak atas tambahan cuti selama 8 (delapan) hari kerja dan disebut sebagai Cuti Besar.
    • b. Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kelancaran proses produksi, maka penggunaan cuti besar dapat di lakukan secara bertahap dengan mendapat persetujuan dari atasannya.
    • c. Mengenai waktu pengajuan cuti besar yakni :
      1) Untuk cuti lebih dari 5 ( lima ) hari kerja diajukan 5 ( lima ) hari kerja sebelumnya.
      2) Untuk cuti kurang dari dan sama dengan 5 ( lima ) hari kerja di ajukan 3 ( tiga ) hari kerja sebelumnya.
    • d. Hak cuti besar akan gugur jika pekerja dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditimbulkan hak cuti besarnya tidak di gunakan, kecuali karena alasan penundaan demi kepentingan perusahaan.
  3. Cuti Haid
    • a. Kepada pekerja wanita diberikan cuti haid pada saat hari pertama dan hari kedua dengan tetap mendapatkan upah.
    • b. Untuk menggunakan hak cuti haid tersebut, pekerja harus mengajukan permohonan kepada perusahaan melalui atasannya.
  4. Cuti Hamil
    • a. Kepada pekerja wanita hamil akan diberikan cuti melahirkan selama 3 ( tiga ) bulan.
    • b. Kepada pekerja wanita yang mengalami gugur kandungan diberikan cuti 1.5 ( satu setengah ) bulan dan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. ( cuti terhitung pada saat pekerja wanita mengalami keguguran )
    • c. Perpanjangan cuti dapat di berikan atas pertimbangan medis yang disertai surat keterangan dokter / bidan yang merawat. Jika perpanjangan cuti diberikan oleh perusahaan maka perpanjangan cuti tersebut dianggap sakit.

Pasal 32
IJIN ATAU MENINGGALKAN PEKERJAAN DENGAN MENDAPAT UPAH


  1. Dengan ijin perusahaan pekerja dapat meninggalkan pekerjaan dengan tidak mengurangi hak – haknya dalam hal – hal sebagai berikut :
    Sakit karena kecelakaan kerja. Cuti khusus untuk hal – hal sebagai berikut :
    1. Istri / Suami / Anak meninggal dunia 2 hari kerja
    2. Orang Tua / Mertua meninggal dunia 2 hari kerja
    3. Pernikahan pekerja yang bersangkutan 3 hari kerja
    4. Menkhitankan / Membaptis anak pekerja 2 hari kerja
    5. Istri pekerja melahirkan/keguguran 2 hari kerja
    6. Saudara kandung meninggal dunia 2 hari kerja
    7. Istri / Suami / Anak pekerja meninggal dunia 2 hari kerja

    Pelaksanaan dari hal tersebut diatas harus dengan memberitahukan kepada atasannya satu hari sebelumnya. Untuk hal – hal yang tak terduga pemberitahuan dapat disampaikan paling lambat pada hari pertama pekerja masuk kerja. Mengalami musibah bencana alam diberikan ijin oleh perusahaan dengan mempertimbangkan bencana yang dialami pekerja. Melaksanakan hak pilih sebagai warga negara dalam Pemilihan Umum dan atau sebagai panitia pelaksanaan pemungutan suara akan di berikan ijin menurut waktu yang diperlukan . Menjalankan hak cuti tahunan / cuti besar. Menunaikan ibadah haji bagi yang beragama Islam dan ziarah ke tempat suci bagi agama lain paling lama 3 ( tiga ) bulan atau sesuai dengan aturan haji yang ditetapkan pemerintah. Ijin ini diberikan hanya 1 ( satu ) kali selama bekerja di perusahaan.
  2. Perusahaan memberikan ijin tidak masuk kerja tanpa mengurangi hak–hak pekerja karena;
    • a.Mengemban tugas Negara.
    • b.Memenuhi panggilan pengadilan / pihak berwajib.
  3. Ijin biasa adalah ijin diluar ijin sakit dan ijin khusus, pekerja yang mengajukan ijin biasa harus memberikan alasan yang dapat diterima oleh perusahaan. Lamanya ijin biasa adalah 1 ( satu ) hari dalam 1 ( satu ) bulan.
  4. Perusahaan memberikan ijin meninggalkan pekerjaan pada jam kerja dikarenakan sakit, tugas negara, panggilan pengadilan atau pihak berwajib dan tugas dari serikat pekerja.


BAB VII
PENGUPAHAN
Pasal 33
UMUM


  1. Upah yang ditentukan bagi pekerja adalah terdiri dari komponen yaitu :
    • a.Upah pokok
    • b.Tunjangan-tunjangan
    • c.Upah lembur ( jika ada )
  2. Pajak penghasilan atas upah pekerja ditanggung oleh perusahaan.
  3. Pembayaran upah akan dilakukan setiap tanggal 1 (satu) setiap bulannya melalui Bank ( transfer ), apabila tanggal 1 (satu) tersebut libur maka akan dibayar satu hari kerja sebelumnya.
  4. Setiap pekerja harus mengetahui komponen upah yang berlaku bagi pekerja itu sendiri dengan rincian upah secara tertulis dan tertutup setiap bulannya.



Pasal 34
UPAH POKOK

  1. Penetapan upah pokok pekerja yang mempunyai masa kerja 0 ( nol ) tahun didasarkan pada upah minimum yang berlaku.
  2. Penetapan upah pokok pekerja yang mempunyai masa kerja sama dengan atau lebih dari 1 ( satu ) tahun ditentukan berdasarkan pada perundingan upah ditahun yang berjalan atau skala upah.



Pasal 35
TUNJANGAN TRANSPORT

  1. Perusahaan memberikan tunjangan transport sebesar Rp 5.000,- /hari.
  2. Tunjangan Transport akan ditinjau ulang apabila terjadinya kenaikan Bahan Bakar Minyak dan kenaikan biaya transportasi umum, dan dirundingkan dahulu oleh Serikat Pekerja.



Pasal 36
TUNJANGAN MAKAN

  1. Perusahaan memberikan tunjangan makan sebesar Rp 9.000,-
  2. Tunjangan Makan akan ditinjau ulang apabila terjadinya kenaikan bahan -bahan pokok.
  3. Perusahaan memberikan tunjangan/uang makan untuk pekerja yang kerja lembur 3 (tiga) jam atau lebih.



Pasal 37
TUNJANGAN SHIFT

  1. Tunjangan dan insentive shift. 2 grup 2 shift
  2. Jika ditengah pelaksanaan nilai tunjangan shift sudah tidak sesuai dengan kondisi produksi perusahaan, maka perusahaan akan merundingkan nilai tunjangan shift tersebut dengan serikat pekerja.



Pasal 38
TUNJANGAN JABATAN

  1. Perusahaan memberikan tunjangan jabatan bagi pekerja yang mempunyai jabatan dengan melihat tugas dan tanggung jawab dari pekerja yang mempunyai jabatan tersebut. Adapun ketentuannya sebagai berikut :
    • a. SubLeader Rp 100.000,- /bulan
    • b. Leader Rp 150.000,- /bulan
    • c. Foreman Rp 300.000,- /bulan
    • d. Supervisor ke atas diatur oleh SK Direksi.
  2. Dalam setiap revisi Perjanjian Kerja Bersama nilai tunjangan jabatan akan ditinjau ulang dengan memperhatikan saran-saran dari serikat pekerja.



Pasal 39
TUNJANGAN KEHADIRAN/PREMI HADIR

Perusahaan memberikan premi hadir kepada pekerja apabila dalam sebulan pekerja dinyatakan tidak pernah alpha/mangkir sebesar Rp 50.000,-Pasal 40
PREMI HAID

Perusahaan memberikan premi haid kepada pekerja perempuan sebesar Rp 50.000,- /bulan.
Pasal 41
PENYESUAIAN / KENAIKAN UPAH


  1. Penyesuaian / Kenaikan Upah Tahunan. Perusahaan memberikan kenaikan upah 1 ( satu ) kali dalam 1 ( satu ) tahun berlaku efektif pada setiap bulan Januari yang diistilahkan dengan penyesuaian / kenaikan upah tahunan, kecuali terdapat perubahan keputusan pemerintah yang berkaitan dengan penyesuaian / kenaikan upah. Besarnya penyesuaian / kenaikan upah di tetapkan atas kesepakatan antara perusahaan dan serikat pekerja dengan mengacu pada rumusan :
    Gaji Baru = Gaji lama + Inflasi Nasional + Kondisi Perusahaan + Masa Kerja + Prestasi.
    Keterangan :
    • a.Kondisi Perusahaan dirundingkan
    • b.Masa kerja
  2. Ayat 1 diatas tidak berlaku jika perusahaan menerapkan sistem penggolongan pekerja.
  3. Jika perusahaan menerapkan Sistem penggolongan pekerja maka penyesuaian/kenaikan upah sundulan pekerja tetap akan dirundingkan dengan serikat pekerja.
  4. Kenaikan upah pekerja diperhitungkan dari upah pokok pekerja yang bersangkutan.

Pasal 42
UPAH PEKERJA SELAMA SAKIT


  1. Pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit yang di buktikan dengan surat keterangan dokter berhak atas upahnya.
  2. Pekerja yang sakit dan memerlukan perawatan di rumah sakit atau berobat jalan, maka bagi pekerja yang telah memenuhi tata cara untuk menjalani perawatan tersebut berhak atas upahnya
  3. Bila seorang pekerja menderita sakit dan tidak dapat melakukan pekerjan terus menerus sampai jangka waktu 12 ( dua belas ) bulan, maka pekerja dapat diputuskan hubungan kerjanya dari perusahaan yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam UU No.13 tahun 2003

Pasal 43
TUNJANGAN HARI RAYA


  1. Perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya ( THR ) kepada karyawan satu kali dalam satu tahun, menjelang hari raya agama sesuai Kepmen No. 04 / Men /1994 dengan ketentuan sebagai berikut :
    Masa Kerja Di atas 3 ( tiga ) bulan dan seterusnya, 1 ( satu ) bulan upah pokok.
  2. Pembayaran Tunjangan Hari Raya di lakukan paling lambat 2 ( dua ) minggu sebelum hari raya. Sesuai dengan Hari Raya masing-masing Agama dan Kepercayaannya.
  3. Pekerja yang mengundurkan diri atau yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sebelum hari raya berhak atas Tunjangan Hari Raya.

Pasal 44
BONUS AKHIR TAHUN


  1. Bonus ialah hadiah dari pengusaha kepada pekerja dalam bentuk uang sebagai penghargaan pengusaha kepada pekerja yang diberikan pada akhir tahun karena profit perusahaan.
  2. Keputusan tentang besaran bonus sepenuhnya menjadi hak pengusaha dan diberitahukan kepada serikat pekerja minimal 2 minggu sebelum akhir tahun.
  3. Pembayaran bonus dilakukan paling lambat bersamaan dengan pembayaran upah bulan desember pada tahun yang berjalan.
  4. Pekerja yang mempunyai masa kerja sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) bulan dan kurang dari 1 ( satu ) tahun pada tanggal 30 Desember, diberikan bonus secara proposional sesuai dengan jumlah bulan masa kerja pekerja yang bersangkutan.
  5. Pekerja yang mengundurkan diri/terkena PHK paling lama 1 bulan sebelum akhir tahun (31 Desember) pada tahun berjalan, maka pekerja berhak atas bonus tersebut.
  6. Dasar dari perhitungan bonus adalah upah pokok.


BAB VIII
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, PENGOBATAN, JAMINAN PERAWATAN KESEHATAN, JAMINAN SOSIAL
Pasal 45
UMUM


  1. Perusahaan berkewajiban menyediakan alat-alat pelindung keselamatan kerja dan mengupayakan lingkungan kerja yang tidak membahayakan kesehatan pekerja sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
  2. Untuk mengupayakan hal tersebut diatas, maka melalui Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( P2K3 ) yang terdiri dari unsur perusahaan dan serikat pekerja, perusahaan menetapkan peraturan dan keselamatan kerja.
  3. Pekerja diwajibkan mentaati semua ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Mengabaikan ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pelaggaran, untuk perbuatan tersebut Pekerja yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi.
  4. Pekerja diwajibkan menggunakan, merawat dan menyimpan alat pelindung Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan.
  5. Bagi pekerja yang alat-alat pelindung Keselamatan dan Kesehatan Kerjanya telah rusak atau hilang diharuskan memberitahukan kepada atasannya untuk dapat ditindaklanjuti

Pasal 46
SERAGAM KERJA


  1. Seragam kerja disediakan oleh perusahaan dengan memperhatikan sifat pekerjaan yang bersangkutan berupa seragam kerja 2 ( dua ) setel dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
  2. Pekerja wajib merawat dan memelihara seragam kerja dan lainnya yang disediakan oleh perusahaan.
  3. Pada dasarnya perusahaan hanya menyediakan seragam kerja dan lainnya seperti ketentuan tersebut diatas, kecuali perlengkapan kerja tersebut rusak karena pekerjaan sehingga tidak memenuhi syarat lagi untuk dipakai sebagai perlengkapan kerja. Penggantian seragam kerja tersebut hanya diberikan atas usul atasan langsung pekerja yang bersangkutan dan disetujui oleh manager departemennya.
  4. Pekerja wajib mengenakan seragam kerja selama melakukan pekerjaan.
  5. Untuk pekerja wanita yang hamil, diberikan seragam kerja hamil dari perusahaan.
  6. Pasal 47
    ALAT-ALAT KERJA


    1. Perusahaan menyediakan alat -alat kerja bagi pekerja menurut macam dan jenis yang telah ditentukan untuk masing - masing pekerjaan.
    2. Pekerja diwajibkan merawat alat-alat kerja tersebut dan menyimpannya pada tempat yang telah ditentukan oleh atasannya.
    3. Dalam hal terjadi kerusakan pada alat-alat kerja dan karenanya perlu dilakukan penukaran, maka pekerja diwajibkan menunjukkan alat-alat kerja yang lama atau yang rusak tersebut kepada atasannya atau pejabat lain yang ditunjuk oleh perusahaan.

    Pasal 48
    PEMERIKSAAN ALAT PELINDUNG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA


    1. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( P2K3 ) akan mengadakan pemeriksaan secara periodik atas alat - alat pelindung keselamatan kerja,kesehatan kerja dan lingkungan kerja yang digunakan oleh pekerja.
    2. Dalam hal terdapat adanya ketidak sesuaian alat - alat pelindung keselamatan dan kesehatan kerja yang ada, maka perusahaan wajib mengadakan penggantian alat - alat pelindung keselamatan dan kesehatan kerja tersebut.
    Pasal 49
    HYGIENE PERUSAHAAN DAN KESEHATAN


    1. Perusahaan akan membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dilingkungan perusahaan.
    2. Perusahaan akan memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan tentang hygiene perusahaan dan kesehatan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
    3. Perusahaan memberikan minuman kesehatan berupa susu bubuk putih kepada pekerja, seperti:
      pekerja shift malam, pekerja lembur sampai melewati batas malam ( jam malam ; jam 18.00 wib – jam 06.00 )
    4. Untuk mengevaluasi dan memantapkan kondisi kesehatan pekerja, maka perusahaan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan umum ( General Check Up ) yang dilaksanakan secara periodik 1 ( satu ) kali setiap bulan oktober.
    5. Jika terbukti seorang pekerja menderita sakit akibat hubungan kerja, maka perusahaan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden no. 22 / tahun 1993 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    6. Perusahaan memberikan ruang dan fasilitas P2K3.

    Pasal 50
    JAMINAN PERAWATAN KESEHATAN PERAWATAN KESEHATAN, RAWAT JALAN, RAWAT INAP DAN PERSALINAN

    Untuk perawatan kesehatan, rawat jalan, rawat inap dan persalinan untuk karyawan dan keluarganya dengan maksimal 2 anak seluruhnya dtanggung oleh Asuransi Kesehatan yang telah disepakati oleh Perusahaan dan Serikat Pekerja.
    Program JPK memberikan manfaat paripurna meliputi seluruh kebutuhan medis yang diselenggarakan disetiap jenjang PPK dengan rincian cakupan pelayanan sebagai berikut:
    1. Pelayanan Rawat jalan tingkat pertama.
    2. Pelayanan Rawat jalan tingkat II.
    3. Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit.
    4. Pelayanan Persalinan.
    5. Pelayanan Khusus.
    6. Emergency.

    Pasal 51
    JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)


    1. Perusahaan wajib mengikutsertakan semua pekerja dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Jamsostek ) sesuai dengan ketentuan Perundang undangan yang berlaku.
    2. Adapun bentuk Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah :
      • a.Jaminan Kecelakaan Kerja : 1,27 % dari upah pokok ditanggung oleh perusahaan.
      • b.Jaminan Kematian : 0,3 % dari upah pokok ditanggung oleh perusahaan.
      • c.Jaminan Hari Tua : 3,7 % dari upah pokok ditanggung oleh perusahaan dan 2 % dari upah pokok ditanggung oleh pekerja.
      • d.Jaminan Perawatan Kesehatan : 6% untuk karyawan yang berkeluarga dan 3% untuk karyawan lajang, ditanggung oleh perusahaan.

    BAB 1X
    Peraturan/tatatertib kerja
    Pasal 52
    umum

    Pihak perusahaan dan serikat pekerja menyadari perlunya ditegakkan kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan perusahaan sehingga terhadap pekerja yang melanggar peraturan tata tertib dan disiplin yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini perlu diberikan sanksi.
    Pasal 53
    TATA TERTIB UMUM


    1. Pekerja dan management wajib mentaati ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya.
    2. Pekerja wajib mentaati perintah atasannya sesuai dengan tugas dan pekerjaannya.
    3. Pekerja wajib melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
    4. Pekerja wajib menjaga ketertiban, kebersihan dan keharmonisan di lingkungan perusahaan.
    5. Pekerja wajib bertingkah laku sopan selama berada di lingkungan perusahaan.
    6. Pekerja wajib hadir ditempat kerja pada hari dan jam kerja yang telah di tentukan, kecuali mempunyai alasan yang sah untuk tidak hadir dan disebabkan oleh :
      • > a) Sakit yang di sertai dengan surat keterangan dokter.
      • b) Mempunyai izin yang sah dari perusahaan.
    7. Pekerja yang tidak dapat hadir di tempat kerja dan tidak dapat memberikan keterangan di hari tersebut, maka keterangan dapat menyusul di hari pertama pekerja yang bersangkutan masuk kerja.
    8. Pekerja dilarang menggunakan fasilitas perusahaan atau memanipulasi milik perusahaan untuk kepentingan pribadi.
    9. Pekerja dilarang bekerja rangkap di 2 ( dua ) perusahaan dalam waktu bersamaan.
    Pasal 54
    TATA TERTIB KERJA


    1. Pekerja wajib absen sebelum dan sesudah bekerja pada mesin absen handpunch yang telah di sediakan oleh perusahaan.
    2. Selama jam kerja, pekerja dilarang meninggalkan tempat kerjanya tanpa izin dari atasannya.
    3. Pekerja bertanggung jawab atas peralatan kerja yang diinventariskan.
    4. Pekerja dilarang menjalankan atau menggunakan mesin / peralatan yang bukan wewenangnya.
    5. Pekerja wajib menggunakan seragam kerja pada saat hari kerja dan jam kerja lembur.
    Pasal 55
    TATA TERTIB KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA


    1. Pekerja wajib menggunakan alat-alat pelindung kerja bila ketentuannya mengharuskan demikian.
    2. Pekerja harus mengerjakan pekerjaannya ataupun peralatan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan.
    3. Pekerja harus memperhatikan keselamatan diri dan pekerja yang berada disekitarnya pada saat melakukan pekerjaan.
    4. Pekerja dilarang merokok pada tempat-tempat yang bertuliskan rambu larangan merokok.
    5. Pekerja dilarang membuang sampah yang bukan pada tempatnya.
    Pasal 56
    TATA TERTIB ADMINISTRASI


    1. Setiap calon pekerja wajib memberikan data pribadi yang sebenarnya, dengan cara mengisi formulir lamaran kerja.
    2. Pekerja wajib melaporkan perubahan yang berhubungan dengan keterangan pribadinya, yaitu:
      - Perubahan tempat tinggal
      - Perubahan atau tambahan susunan keluarga pekerja
      - Perubahan status pekerja
      -Perubahan ahli waris
      Laporan perubahan tersebut harus diinformasikan paling lambat 2 minggu kepada bagian personalia. Jika tidak maka tunjangan yang berkaitan dengan hal tersebut tidak diberikan.
    3. Jika terdapat calon pekerja yang diterima kemudian telah bekerja memalsukan data - data pribadinya, maka perusahaan akan menindak lanjuti sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama ini.
    Pasal 57
    TATA TERTIB KEAMANAN


    1. Pekerja wajib mentaati peraturan keamanan di lingkungan perusahaan.
    2. Pekerja yang mengetahui keadaan atau benda yang dapat menimbulkan bahaya seperti :
      kebakaran, pencurian, gangguan terhadap keselamatan dan ketentraman di lingkungan perusahaan, maka pekerja wajib segera memberitahukan Satuan Pengaman atau atasannya
    3. Pekerja wajib menghindari hal-hal yang menyebabkan timbulnya :
      • a.Kebakaran atau ledakan
      • b.Pencurian, kehilangan dan merusak
      • c.Perkelahian
    4. Membawa senjata tajam atau senjata api ke dalam lingkungan perusahaan yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.
    Pasal 58
    SANKSI-SANKSI TERHADAP PELANGGARAN / KESALAHAN

    Prinsip dasar :
    Pekerja yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib maupun peraturan lainnya yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama ini dapat dikenakan sanksi. Jenis sanksi yang dijatuhkan tergantung.besar atau kecilnya pelanggaran. Tingkatan dan masa berlakunya sanksi sebagai berikut :
    • a. Peringatan lisan : 2 (dua) Minggu.
    • b. Surat Peringatan I : 6 (enam) Bulan.
    • c. Surat Peringatan II : 6 (enam) Bulan.
    • d. Surat Peringatan III : 6 (enam) Bulan.
    • e. Pemutusan Hubungan Kerja
    1. SANKSI PERINGATAN LISAN
      Untuk pelanggaran ringan, maka seorang pekerja dapat dikenakan sanksi peringatan lisan oleh atasannya. Sanksi peringatan lisan ini lebih bersifat saran-saran. Adapun kesalahan yang bisa dikenakan sanksi peringatan lisan adalah sebagai berikut :
      1. Mangkir atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan 1 ( satu ) hari dalam sebulan.
      2. Meninggalkan pekerjaan tanpa izin atasan.
      3. Tidak mengisi daftar hadir dan tidak memberitahukan kepada atasan langsung / atasan.
      4. Terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya 3 ( Tiga ) kali dalam sebulan.
      5. Mengganggu ketenangan dan ketertiban di dalam lingkungan kerja.
      6. Melanggar rambu larangan /peringatan yang telah ditentukan oleh perusahaan.
      7. Melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya.
      8. Menggunakan/mengajukan cuti tahunan yang tidak sesuai dengan prosedur.
    2. DASAR PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN TERTULIS
      Dalam memberikan peringatan tertulis kepada pekerja, perusahaan akan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :
      • a. Jenis dan berat ringannya kesalahan /pelanggaran.
      • b. Seringnya melakukan frekuensi kesalahan atau pelanggaran.
      • c. Faktor - faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya kesalahan /pelanggaran.
      • d. Perjanjian Kerja Bersama.
    3. SANKSI PERINGATAN TERTULIS
      1. Sanksi surat peringatan tertulis bersifat hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pekerja.
      2. Dalam surat peringatan harus dijelaskan apa jenis pekerjaannya dan kapan hal tersebut terjadi.
      3. Surat Peringatan dikeluarkan oleh personalia ditandatangani oleh pekerja dan diketahui serikat pekerja.
      4. Surat Peringatan di buat dalam rangkap 3 ( tiga ).
        a) 1 ( Satu ) untuk bagian personalia
        b) 1 ( Satu ) untuk pekerja yang bersangkutan
        c) 1 ( Satu ) untuk serikat pekerja
      5. Berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran, maka surat peringatan terbagi dalam 3 ( tiga ) tingkat yaitu :
        Surat Peringatan I ( satu )
        Surat peringatan I ( satu ) diberikan kepada pekerja bila telah menerima peringatan lisan dan masih mengulangi pelanggaran yang sama atau melakukan pelanggaran yang lebih berat sifatnya, seperti :
        • a. Mangkir 2 ( dua ) hari kerja dalam 1 ( satu ) bulan.
        • b. Tidak absen pada mesin pencatat waktu 3 ( tiga ) kali berturut turut atau 6 ( enam ) kali tidak berturut – turut dalam 1 (satu ) bulan.
        • c. Tidak memakai perlengkapan keselamatan,kesehatan dan perlindungan kerja yang telah disediakan oleh perusahaan untuk pekerjaannya pada waktu melakukan pekerjaan.
        • d. Melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya tanpa ijin atau perintah dari atasannya.
        • e. Tidur pada waktu jam kerja tanpa ijin atasan langsung/atasan dan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
        • f. Melakukan pelanggaran yang sama dengan pelanggaran yang terdapat pada sanksi peringatan lisan.
        • g. Keluar lingkungan perusahaan tanpa ijin dari atasan / atasan langsung selama waktu kerja.
        • h. Membuang puntung rokok/sampah sembarangan.
        • Menolak perintah atasan langsung tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.


        Surat Peringatan II ( dua )
        Surat Peringatan II ( dua ) diberikan jika pekerja :
        • a. Terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya 6 ( enam ) kali dalam sebulan.
        • b. Mankir 3 ( tiga ) hari kerja tidak berturut-turut dalam 1 ( satu ) bulan.
        • c. Melarang anggota satuan pengaman untuk menjaga keamanan dan ketertiban perusahaan serta pemeriksaan pekerja sebatas tidak melanggar susila dan norma yang berlaku.
        • d. Melakukan pelanggaran / kesalahan dengan sanksi Surat Peringatan I ( satu ) sedang yang bersangkutan masih dalam masa sanksi Surat Peringatan I ( satu ).

        Surat Peringatan III ( tiga )
        Surat Peringatan III ( tiga ) diberikan jika pekerja :
        • a. Mankir 4 ( empat ) hari kerja tidak berturut-turut dalam 1 ( satu ) bulan.
        • b. Memindahkan atau menyimpan harta perusahaan dalam gudang / tempat yang tidak semestinya tanpa ijin terlebih dahulu dari atasannya.
        • c. Terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya 8 ( Delapan ) kali dalam sebulan.
        • d. Menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan perusahaan.
        • e. Tidak memperlihatkan kinerja ( performance ) yang baik meskipun sudah ditempatkan dibeberapa tempat kerja.
        • f. Melakukan pelanggaran /kesalahan dengan sanksi Surat Peringatan II sedangkan yang bersangkutan masih dalam sanksi Surat Peringatan II.

      6. Sanksi skorsing
        1. Terhadap kesalahan / pelanggaran yang dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja, perusahaan dapat melakukan tindakan pemberhentian sementara ( skorsing ) sesuai dengan peraturan yang berlaku (UU.No.2/2004 PPHI)
        2. Dalam masa skorsing, perusahaan akan membayar hak-hak pekerja 100 % ( seratus persen ) sampai batas 120 hari (UU No.2/2004 PPHI).
        3. Tindakan skorsing tersebut dalam ayat 1 ( satu ) akan diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada pekerja yang bersangkutan.
        4. Dalam hal pekerja dinyatakan tidak bersalah, maka perusahaan wajib mempekerjakan kembali.

      7. Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ).
        Sanksi Pemutusan Hubungan kerja dikenakan jika pekerja dalam masa sanksi Surat peringatan III ( tiga ) masih melakukan pelanggaran pelanggaran atau melakukan pelanggaran sebagai berikut :
        • a. Pekerja tidak masuk bekerja dalam waktu 5 ( lima ) hari kerja berturut -turut dan 8 ( delapan ) hari tidak berturut- turut dalam periode satu bulan tanpa keterangan secara tertulis dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh perusahaan, maka pekerja dianggap mengundurkan diri.
        • b. Menerima suap, melakukan kolusi, korupsi atau mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan memanfaatkan jabatannya.
        • c. Membawa dokumen rahasia, komponen / material, keluar dari lingkungan perusahaan tanpa ijin dari atasan / atasan langsung yang berwenang.
        • d. Membawa uang atau barang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa ijin dari atasan / atasan langsung yang berwenang.
        • e. Melakukan mogok kerja tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang / peraturan ketenagakerjaan yang berlaku
        • f. Dan pelanggaran atau kesalahan lain yang sesuai dengan ketentuan UU no 13 tahun 2003 pasal 158.